Ditulis oleh: Irfan Yafiarsy, S,H., Khairunnisa Indah Aryani
Ditinjau oleh: Aminarso, Ak.
Jakarta – Dalam sengketa pajak, satu perkara sering menghasilkan kesimpulan yang berbeda pada setiap pos sengketa. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000110.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2021 yang melibatkan PT QI, di mana Majelis Hakim mengambil pendekatan yang berbeda terhadap isu klasifikasi penjualan dan biaya jasa manajemen.
Perkara sengketa pajak ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak bisa mempertahankan satu aspek, tetapi tetap terkena koreksi pajak jika gagal membuktikan aspek lainnya.
Pokok Sengketa
Ilustrasi persidangan sengketa pajak yang menunjukkan pentingnya pembuktian dalam menghadapi koreksi pajak di Pengadilan Pajak
Sengketa bermula dari koreksi fiskus yang secara mendasar mengubah cara melihat transaksi penjualan Pemohon Banding. Fiskus menilai bahwa Wajib Pajak harus mengakui penjualan berdasarkan harga ke konsumen akhir, bukan harga ke retailer, sehingga memicu koreksi pajak signifikan atas peredaran usaha dan harga pokok penjualan sebesar Rp193,84 miliar. Selain itu, fiskus juga mengoreksi biaya jasa manajemen sebesar Rp27,28 miliar yang Wajib Pajak bebankan kepada pihak afiliasi luar negeri.
Fiskus membangun koreksi pajak tersebut di atas dua fondasi berbeda: pertama, asumsi bahwa model distribusi merupakan hubungan keagenan, dan kedua, keraguan atas keberadaan serta kewajaran biaya jasa manajemen.
Perspektif Wajib Pajak
Pemohon Banding menolak pendekatan fiskus dengan menegaskan bahwa hubungan dengan retailer merupakan hubungan jual beli, bukan keagenan. Dalam praktiknya, Pemohon Banding menjual barang kepada retailer, yang kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Dengan demikian, retailer memperoleh margin sebagai bagian dari mekanisme perdagangan, bukan sebagai komisi.
Untuk biaya jasa manajemen, Pemohon Banding berupaya menunjukkan bahwa jasa tersebut ada dan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Wajib Pajak tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mendukungnya dengan dokumentasi perjanjian dan analisis kewajaran berbasis transfer pricing.
Namun, sebagaimana terlihat dalam putusan, tidak semua argumen ini berhasil meyakinkan Majelis.
Majelis Hakim menerima substansi, tetapi menjadikan pembuktian sebagai penentu.
Majelis secara tegas membedakan dua isu utama dalam sengketa pajak ini. Pertama, untuk isu klasifikasi penjualan, Majelis cenderung melihat substansi hubungan antara Pemohon Banding dan retailer sebagai hubungan perdagangan, bukan keagenan. Majelis menilai bahwa fiskus tidak tepat memaksakan dua jenis transaksi atas satu realitas bisnis, terutama tanpa dukungan bukti yang memadai untuk digeneralisasi.
Namun, pendekatan yang berbeda terlihat pada isu kedua yaitu biaya jasa manajemen. Dalam bagian ini, Majelis tidak hanya melihat keberadaan perjanjian atau klaim manfaat ekonomi, tetapi menitikberatkan pada pembuktian yang lebih konkret, yaitu realisasi pembayaran atas jasa tersebut.
Isu Management Service: Ketika Dokumentasi Tidak Cukup
Majelis secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan atas biaya jasa manajemen kepada QI (induk / perusahaan global) dan QSI (induk / perusahaan global). Ketiadaan bukti pembayaran melemahkan posisi Pemohon Banding karena tanpa realisasi transaksi, klaim biaya tersebut tidak memadai.
Majelis menilai dokumen tidak cukup membuktikan biaya secara ekonomis dalam sengketa pajak. Akibatnya, Majelis mempertahankan koreksi fiskus atas biaya jasa manajemen sebesar Rp27,28 miliar.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa pajak, kontrak dan analisis transfer pricing tidak selalu cukup. Karena itu, fiskus menolak biaya tanpa bukti pembayaran.
Isu Klasifikasi: Berhasil di Satu Sisi, Tidak di Sisi Lain
Perkara ini secara menarik menunjukkan kontras antara dua pendekatan pembuktian. Pada isu penjualan, Pemohon Banding meyakinkan Majelis bahwa transaksi merupakan jual beli sehingga fiskus tidak dapat mempertahankan asumsinya. Namun, pada isu biaya jasa manajemen, Pemohon Banding gagal menunjukkan bukti pembayaran sehingga tidak dapat menutupi kelemahan tersebut dengan argumentasi lain.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa pajak, kelengkapan bukti menentukan keberhasilan selain kekuatan konsep.
Tidak Semua Argumen Cukup Tanpa Bukti
Putusan ini menegaskan bahwa dalam sengketa perpajakan, setiap pos memiliki “standar pembuktian”-nya masing-masing. Keberhasilan dalam membuktikan substansi model bisnis tidak secara otomatis menjamin keberhasilan dalam membuktikan biaya.
Majelis mempertahankan koreksi Rp27,28 miliar atas jasa manajemen dan menegaskan bahwa bukti pembayaran menjadi elemen fundamental dalam membuktikan biaya.
Pada akhirnya, perkara ini menunjukkan bahwa dalam sengketa pajak, keseimbangan antara substansi dan bukti menjadi kunci.
Pelajaran: Standar Pembuktian yang Berbeda untuk Setiap Jenis Transaksi
Dalam praktik sengketa pajak, keterlibatan konsultan melalui jasa perpajakan yang tepat berperan penting dalam menjaga posisi Wajib Pajak. Perkara ini menunjukkan bahwa standar pembuktian berbeda tergantung jenis transaksi dalam sengketa pajak.
Untuk isu klasifikasi bisnis, Majelis cenderung melihat keseluruhan konteks dan substansi hubungan usaha. Namun untuk biaya, terutama yang melibatkan pihak afiliasi, pembuktian menjadi jauh lebih ketat dan menuntut adanya bukti konkret seperti pembayaran dan aliran dana.
Dengan kata lain, pendekatan “substance over form” tetap berlaku, tetapi tidak mengesampingkan kebutuhan akan bukti formal yang kuat. Dalam konteks biaya, substansi tanpa realisasi seringkali tidak cukup.
Sengketa pajak tidak hanya menguji substansi transaksi, tetapi juga kualitas dokumentasi, sehingga penyusunan TP Doc yang komprehensif menjadi krusial dalam memperkuat posisi Wajib Pajak.
