Ditulis oleh: Ira Chinta Ramadhani, Khairunnisa Indah Aryani
Ditinjau oleh: Aminarso, Ak., Safitri Aprilia, S.E.
Memasuki era Coretax System 2026, perusahaan harus memastikan transparansi dan akurasi data perpajakan sebagai bagian dari kepatuhan. Dalam hal ini, perusahaan wajib menyusun Kertas Kerja Pembuatan PPh Badan sebagai fondasi utama.
Namun, banyak Wajib Pajak masih mempertahankan kebiasaan lama, yaitu tanpa menyusun KKP PPh Badan menjadi satu kesatuan utuh, yang berisiko tinggi dan berpotensi menjadikan SPT sebagai “bom waktu” saat pemeriksaan. Karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi permasalahan dan menerapkan solusi sistematis agar SPT tetap aman dan siap diuji.
Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK untuk kepentingan bisnis, sementara perusahaan menyusun SPT berdasarkan ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, perbedaan ini sering memicu risiko salah hitung, misalnya ketika perusahaan mengakui biaya secara akuntansi tetapi tidak dapat mengurangkannya secara fiskal (non-deductible).
Selain itu, tanpa kertas kerja yang memadai, perusahaan tidak mendokumentasikan penyesuaian fiskal secara optimal. Akibatnya, perusahaan melewatkan penyesuaian penting, seperti penyusutan aset sesuai PMK 72/2023.
Dalam praktiknya, kondisi ini sering memicu kesalahan dalam penyusunan SPT PPh Badan.
Kesalahan Fatal dalam Penyusunan SPT PPh Badan
Tanpa manajemen data yang memadai, kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan kekeliruan yang justru menjadi fokus pemeriksaan pajak, antara lain:
- Langsung menggunakan laporan keuangan tanpa rekonsiliasi fiskal. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK, sementara SPT mengikuti ketentuan perpajakan. Ketika perusahaan langsung memasukkan angka laba rugi ke dalam SPT tanpa kertas kerja rekonsiliasi, risiko kesalahan menjadi sangat tinggi.
- Data tidak lengkap dan tidak sinkron. Perusahaan sering menghadapi perbedaan antara peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dan besaran omzet setahun pada SPT Masa PPN (ekualisasi). Tanpa kertas kerja yang rapi, selisih kecil memicu koreksi penghasilan badan atau PPN dalam pemeriksaan.
- Meningkatkan risiko salah hitung dan menyulitkan penelusuran. Tanpa adanya “mapping” yang jelas dari Trial Balance ke Audit Report dan ke Laporan keuangan sesuai Coretax, perusahaan kesulitan menjelaskan asal-usul angka saat Account Representative (AR) atau pemeriksa melakukan klarifikasi, terutama apabila jika terjadi pergantian personel.
Dalam banyak kasus, kesalahan ini tidak terdeteksi saat penyusunan, tetapi baru muncul ketika data diuji silang oleh DJP. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada akurasi perhitungan, tetapi juga memicu konsekuensi yang lebih serius saat pemeriksaan.
Dampak Buruk Kertas Kerja yang Berantakan
Kertas kerja yang tidak terstruktur dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak serius, yakni:
- Memicu sanksi administrasi. Kesalahan perhitungan akibat data yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat berujung pada kurang bayar dan denda yang signifikan.
- Pencatatan yang tidak kredibel memperpanjang proses pemeriksaan. Ketika pencatatan internal tidak menunjukkan kredibilitas, pemeriksa cenderung memperluas ruang lingkup pemeriksaan dan memperpanjang prosesnya.
- Meningkatkan risiko temuan di sistem Coretax. Coretax bekerja secara data-driven dan sangat ketat. Tanpa dukungan data yang kuat, sistem akan lebih mudah mendeteksi anomali dalam pelaporan Wajib Pajak.
Ketika data tidak dapat dijelaskan dengan cepat, pemeriksa cenderung memperluas pengujian ke area lain yang berisiko. Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan perlu menyusun kertas kerja yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi Menyusun Kertas Kerja yang Sistematis (Standar 2026)
Perusahaan perlu menyusun kertas kerja seperti berikut untuk menjaga ketepatan SPT PPh Badan saat pemeriksaan:
1. Lembar Rekonsiliasi Fiskal yang Detail
Pertama, perusahaan perlu memisahkan secara tegas antara pajak yang sudah dikenakan final, bukan objek pajak, koreksi fiskal positif sesuai Pasal 9 UU PPh dan koreksi fiskal negatif sebagai bagian dari rekonsiliasi fiskal. Proses ini menghubungkan laporan keuangan komersial dengan perhitungan pajak, sehingga perusahaan mencatat setiap penyesuaian secara sistematis.
- Koreksi Positif: Menambah laba kena pajak. Contohnya: Biaya pajak penghasilan, sanksi administrasi pajak dan biaya natura yang tidak terkait pekerjaan (sesuai aturan turunan UU HPP).
- Koreksi Negatif: Mengurangi laba kena pajak. Sebagai contoh: Perusahaan menerima penghasilan PPh Final, seperti bunga deposito.
- PPh Final
- Bukan Objek Pajak
Untuk memperkuat validitasnya, perusahaan perlu melengkapi setiap koreksi dengan referensi dokumen. Selanjutnya, pastikan biaya promosi, natura dan kenikmatan, serta entertainment memiliki daftar nominatif.
2. Kertas Kerja Ekualisasi (Checklist Wajib)
Kedua, perusahaan menyusun ekualisasi dalam bentuk perbandingan yang jelas untuk memudahkan penelusuran dan pengujian data secara konsisten. Format berikut membantu penyusunan tersebut:
| Area Ekualisasi | Sumber Data Komersial | Sumber Data Pajak | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Peredaran Usaha | Laporan Laba Rugi | DPP PPN Coretax | Memastikan kesesuaian omzet |
| Biaya Gaji | Laporan Beban Gaji | DPP PPh 21 Coretax | Memastikan kesesuaian pemotongan karyawan |
| Biaya Jasa | Laporan Beban Jasa | DPP PPh 23/26 atau 4(2) | Memastikan kewajiban pemotongan pajak |
Pada era Coretax, DJP memantau sinkronisasi data secara real-time, sehingga setiap selisih lebih mudah terdeteksi jika perusahaan tidak menyiapkan kertas kerja yang memadai.
3. Manajemen Bukti Potong (Kredit Pajak)
Ketiga, perusahaan perlu mendokumentasikan seluruh pembayaran PPh Pasal 25 secara lengkap. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa nomor bukti potong yang tercantum dalam kertas kerja sesuai dengan data yang tercatat di sistem e-Bupot Coretax. Bahwa data-data bukti potong PPh Pasal 22, 23 secara otomatis akan muncul di Coretax. Pastikan setiap bukti potong telah tervalidasi sebagai hak perusahaan guna menghindari sengketa administratif di kemudian hari.
4. Kertas Kerja Penyusutan Aset
Terakhir, perusahaan perlu menggunakan tabel penyusutan yang membandingkan masa manfaat komersial dan fiskal untuk memastikan akurasi perhitungan. Perusahaan harus mengklasifikasikan aset ke dalam kelompok yang tepat (Kelompok 1, 2, 3, atau 4) sesuai dengan ketentuan terbaru dalam PMK 72/2023 yang masih berlaku hingga saat ini.
Selain aspek teknis, perusahaan juga perlu memastikan bahwa seluruh penyusunan kertas kerja mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu manajemen perlu memitigasi selisih depresiasi dengan mengevaluasi penggunaan metode garis lurus atau saldo menurun secara tepat.
Lihat materi lengkap pelatihan PPh Badan untuk memahami penyusunan kertas kerja secara lebih terstruktur.
Dasar Hukum yang Harus Wajib Pajak Perhatikan (Per April 2026)
Agar terhindar dari potensi sanksi serta untuk memahami apakah perusahaan menggunakan tarif pasal 17 ataupun mendapatkan diskon tarif pasal 31E, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh perhitungan pajak mengacu pada ketentuan berikut:
- UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menjadi dasar utama dalam penetapan tarif PPh Badan sebesar 22%.
- PMK 72/2023. Mengatur penyusutan harta berwujud dan amortisasi yang krusial dalam kertas kerja aset.
- PP 55/2022 & PMK 66/2023. Mengatur perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan karyawan yang sering menjadi area koreksi saat pemeriksaan.
- Peraturan Coretax (2025/2026). Memastikan format dan kelengkapan dokumen digital telah sesuai dengan sistem dan terintegrasi dengan baik.
Kualitas kertas kerja menjadi penentu utama daya tahan SPT PPh Badan saat menghadapi pemeriksaan. Di era Coretax, perusahaan perlu memastikan setiap angka memiliki dasar yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.
Jika perusahaan belum memiliki sistem kertas kerja yang terstruktur, langkah awal dapat dimulai dengan memahami pendekatan yang tepat dalam penyusunannya dengan mengikuti pelatihan PPh Badan dari Esindo.
